SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN

Salinan Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Pages:112
  • Size:662.07 KB

Share Pdf : Salinan Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Download and Preview : Salinan Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin


Report CopyRight/DMCA Form For : Salinan Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin


Transcription:

MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG. PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA,KETENTUAN UMUM. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud. 1 Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh. Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin. kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 2 Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan. oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial, Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip. Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang,Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam. kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan. oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan. fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 4 Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan. atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan,Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang. Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, 5 Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian. jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan. Penjaminan Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud,dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang. Penjaminan,6 Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan.
Perusahaan Penjaminan Syariah Perusahaan Penjaminan. Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang. menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana,dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016. tentang Penjaminan,7 Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang. bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha,utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 8 Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum. yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha. utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana,dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016.
tentang Penjaminan, 9 Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang. bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha,melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 10 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan. hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan,kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1,Tahun 2016 tentang Penjaminan.
11 Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1,Tahun 2016 tentang Penjaminan. 12 Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar. lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit,Pembiayaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. atau kontrak jasa kepada Terjamin sebagaimana,dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016. tentang Penjaminan, 13 Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit. Pembiayaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar.
lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan,Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1,Tahun 2016 tentang Penjaminan. 14 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat. dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau. kesepakatan pinjam meminjam yang dibuat oleh bank, atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak. peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu. tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 15 Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau. tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat.
oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya. setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan. 16 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah,pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang. undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, 17 Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah. unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi. sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang, melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan.
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang,Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 18 Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan. bukan bank, 19 Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjamin yang. secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat. 20 Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan,Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada. Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1,Tahun 2016 tentang Penjaminan. 21 Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan. Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS. kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial,Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang.
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, 22 Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat. PSP adalah Setiap Orang yang,a memiliki secara langsung saham atau modal. Lembaga Penjamin sebesar 25 dua puluh lima per,seratus atau lebih dari jumlah saham yang. dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau,b memiliki secara langsung saham atau modal. Lembaga Penjamin kurang dari 25 dua puluh lima,per seratus dari jumlah saham yang dikeluarkan.
dan mempunyai hak suara namun yang,bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan. pengendalian Lembaga Penjamin baik secara,langsung maupun tidak langsung. 23 Modal Disetor,a bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum. perseroan terbatas adalah modal disetor,b bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum. koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan,wajib atau.
c bagi Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum,perusahaan umum adalah penyertaan modal. 24 Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang,Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang. berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang. setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang,berbentuk badan hukum perusahaan umum atau. 25 Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana. dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang. berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang. setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin. yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau, 26 Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS.
adalah bagian dari organ Perusahaan Penjaminan,Syariah Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan. Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang,mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap. penyelenggaraan kegiatan usaha Penjaminan Syariah dan. Penjaminan Ulang Syariah agar sesuai dengan Prinsip. 27 Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya,disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga. Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan, terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga.
Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan,umum atau koperasi. 28 Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh. 2 dua Lembaga Penjamin atau lebih untuk meleburkan. diri dengan cara mendirikan 1 satu Lembaga Penjamin. baru yang karena hukum memperoleh aset liabilitas dan. ekuitas dari Lembaga Penjamin yang meleburkan diri dan. status badan hukum Lembaga Penjamin yang meleburkan. diri berakhir karena hukum,29 Penggabungan adalah perbuatan hukum yang. dilakukan oleh 1 satu Lembaga Penjamin atau lebih,untuk menggabungkan diri dengan Lembaga Penjamin. lain yang telah ada yang mengakibatkan aset liabilitas. dan ekuitas dari Lembaga Penjamin yang,menggabungkan diri beralih karena hukum kepada. Lembaga Penjamin yang menerima penggabungan,dan selanjutnya status badan hukum Lembaga.
Penjamin yang menggabungkan diri berakhir karena,30 Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang. dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. untuk mengambil alih saham Lembaga Penjamin yang, mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Lembaga. Penjamin tersebut, 31 Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan. oleh Lembaga Penjamin untuk memisahkan usaha yang,mengakibatkan seluruh aset liabilitas dan ekuitas. Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 2,dua badan hukum atau lebih atau sebagian aset.
liabilitas dan ekuitas Lembaga Penjamin beralih,karena hukum kepada 1 satu badan hukum atau. 32 Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga, pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh. lisensi dari lembaga negara yang berwenang, memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di. 33 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan. usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang,tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang,Penjaminan.
BENTUK BADAN HUKUM DAN PERMODALAN,Bagian Kesatu,Bentuk Badan Hukum. Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk,a perusahaan umum. b perseroan terbatas atau,c koperasi, Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan. umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya. dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang. undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara. 1 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. huruf b hanya dapat dimiliki oleh,a warga negara Indonesia dan atau badan hukum.
Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung. sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia,b warga negara Indonesia dan atau badan hukum. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a,bersama sama dengan warga negara asing atau. badan hukum asing,c pemerintah pusat dan atau,d pemerintah daerah. 2 Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk. badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung. maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30 tiga. puluh per seratus dari Modal Disetor, 3 Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin sebagaimana. dimaksud pada ayat 2 wajib disetor dalam bentuk uang. yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas. nama Lembaga Penjamin, 4 Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
huruf b harus merupakan lembaga jasa keuangan di,negara asalnya. Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c hanya dapat. dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan undang undang. yang mengatur mengenai perkoperasian, Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang, melakukan kegiatan penjaminan tidak dapat bertindak. sebagai Penerima Jaminan dan atau Terjamin,Bagian Kedua. Permodalan, 1 Modal Disetor pada Lembaga Penjamin ditetapkan sesuai.
dengan lingkup wilayah operasional,2 Jumlah Modal Disetor Perusahaan Penjaminan dan. Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling, a Rp100 000 000 000 00 seratus miliar rupiah untuk. lingkup wilayah nasional, b Rp25 000 000 000 00 dua puluh lima miliar rupiah. untuk lingkup wilayah provinsi atau,c Rp10 000 000 000 00 sepuluh miliar rupiah untuk. lingkup wilayah kabupaten atau kota, 3 Jumlah Modal Disetor Perusahaan Penjaminan Ulang dan.
Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah untuk seluruh, lingkup wilayah operasional ditetapkan paling sedikit. Rp200 000 000 000 00 dua ratus miliar rupiah, 4 Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan. ayat 3 wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk. deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan. Perusahaan Penjaminan Ulang pada salah satu bank umum. atau bank umum syariah di Indonesia, 5 Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan. ayat 3 wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk. deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan. Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari. bank umum di Indonesia,Bagian Ketiga,Lingkup Wilayah Operasional. 1 Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin terdiri atas. wilayah nasional provinsi dan kabupaten kota, 2 Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin harus.
dituangkan secara jelas dalam anggaran dasar Lembaga. 1 Lembaga Penjamin dilarang membuka Kantor Cabang di. luar lingkup wilayah operasional,2 Lembaga Penjamin lingkup wilayah provinsi atau. kabupaten kota dilarang melaksanakan kegiatan, Penjaminan atau Penjaminan Syariah langsung terhadap. Terjamin di luar wilayah operasionalnya,3 Lembaga Penjamin lingkup wilayah provinsi atau. kabupaten kota dilarang melaksanakan kegiatan,Penjaminan atau Penjaminan Syariah tidak langsung. terhadap Terjamin di luar wilayah operasionalnya,kecuali memenuhi ketentuan.
a Lembaga Penjamin bekerja sama dengan Lembaga, Penjamin lain di luar lingkup wilayah operasionalnya. melalui mekanisme Penjaminan atau Penjaminan,Syariah bersama atau. b Terjamin merupakan debitur Penerima Jaminan yang. dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan,Lembaga Penjamin. NOMOR 1 POJK 05 20172017 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Pasal 12 ayat 3 Pasal 14 ayat 3 Pasal 18 ayat 5 Pasal 22 ayat 2 Pasal 23 ayat 5 Pasal 25 ayat 3 Pasal 29 ayat 9 Pasal 52 ayat 6 dan Pasal 62 ayat 2

Related Books