SALINAN Database Peraturan JDIH BPK RI

Salinan Database Peraturan Jdih Bpk Ri-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:27
  • Size:208.37 KB

Share Pdf : Salinan Database Peraturan Jdih Bpk Ri

Download and Preview : Salinan Database Peraturan Jdih Bpk Ri


Report CopyRight/DMCA Form For : Salinan Database Peraturan Jdih Bpk Ri


Transcription:

Mengingat 1 Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945,2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang. Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana, telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9. Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor,3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah Istimewa Jogjakarta Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 827. 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang,Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang,Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana. telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang,Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik.
Indonesia Nomor 5679, 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang. Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950,tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Undang. Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan,Daerah Istimewa Yogyakarta Undang Undang Nomor 10. Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa,Tengah dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1950. tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58, 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang.
Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 5887. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017. tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah, Istimewa Yogyakarta Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 285,Dengan Persetujuan Bersama,DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. MEMUTUSKAN,Menetapkan PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG.
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH,ISTIMEWA YOGYAKARTA. KETENTUAN UMUM, Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan. 1 Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat. DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai,keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan. pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan,Republik Indonesia. 2 Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum. yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal. usul menurut Undang Undang Dasar Negara Republik,Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus.
kewenangan istimewa, 3 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan. yang menjadi kewenangan Presiden yang, pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan. penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi. memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai. unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan,Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY, 5 Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut.
Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama,Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan. Kewenangan Istimewa,6 Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut. Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat. Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,7 Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur. adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga. berkedudukan sebagai wakil Pemerintah,8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya. disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat, daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
Pemerintahan Daerah, 9 Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang. mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan. saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan,kepada Gubernur. Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan. berdasarkan asas,a efektifitas pemerintahan,b efisiensi. d akuntabilitas,e keterbukaan,f partisipasi dan,g pendayagunaan kearifan lokal. Ruang lingkup Perdais ini meliputi,a pembentukan Perangkat Daerah.
b jabatan pada Perangkat Daerah dan,c Parampara Praja. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH,1 Dengan Perdais ini dibentuk Perangkat Daerah. 2 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dibentuk berdasarkan beban kerja karakteristik dan. tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi. misi dan program kerja pembangunan daerah, 3 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dibentuk dan diklasifikasikan tipelogi A sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang undangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. 1 terdiri atas,a Sekretariat Daerah,b Paniradya Kaistimewan.
c Sekretariat DPRD,d Inspektorat,e Dinas Daerah,f Badan Daerah dan. g Badan Penghubung Daerah, 1 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 5 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan,penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap. pelayanan administratif, 2 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. terdiri atas,a Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan.
dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas,membantu Sekretaris Daerah dalam. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan,administratif bidang pemerintahan dan umum. terdiri dari,1 Biro Tata Pemerintahan dengan perangkat. paling banyak 4 empat bagian yang,mempunyai tugas melaksanakan fungsi. pendukung di bidang perumusan kebijakan,strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan.
urusan pemerintahan bidang administrasi,kependudukan dan pencatatan sipil. 2 Biro Hukum dengan perangkat paling banyak 4,empat bagian yang mempunyai tugas. melaksanakan fungsi pendukung di bidang,perumusan kebijakan strategis hukum. 3 Biro Organisasi dengan perangkat paling,banyak 3 tiga bagian yang mempunyai tugas. melaksanakan fungsi pendukung di bidang,perumusan kebijakan strategis organisasi dan.
4 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan,Protokol dengan perangkat paling banyak 4. empat bagian yang mempunyai tugas,melaksanakan fungsi pendukung di bidang. pelayanan umum hubungan masyarakat dan,b Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian. dan Pembangunan yang mempunyai tugas,membantu Sekretaris Daerah dalam. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan,administratif bidang perekonomian dan.
pembangunan terdiri dari,1 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber. Daya Alam dengan perangkat paling banyak 3,tiga bagian yang mempunyai tugas. melaksanakan fungsi pendukung di bidang,perumusan kebijakan strategis perekonomian. dan sumber daya alam dan,2 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan. Pembiayaan Pembangunan dengan perangkat,paling banyak 4 empat bagian yang.
mempunyai tugas melaksanakan fungsi,pendukung di bidang perumusan kebijakan. strategis pengembangan infrastruktur wilayah,dan pembiayaan pembangunan serta. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,c Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan. Sumber Daya Masyarakat yang mempunyai tugas,membantu Sekretaris Daerah dalam. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan,administratif bidang pemberdayaan sumber daya.
masyarakat terdiri dari,1 Biro Bina Mental Spiritual dengan perangkat. paling banyak 3 tiga bagian yang mempunyai,tugas melaksanakan fungsi pendukung di. bidang perumusan kebijakan strategis bina,mental spiritual dan. 2 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat dengan,perangkat paling banyak 3 tiga bagian yang. mempunyai tugas melaksanakan fungsi,pendukung di bidang perumusan kebijakan.
strategis dan pelaksanaan urusan,pemberdayaan masyarakat dan desa. 3 Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat,2 huruf a mengoordinasikan Badan Perencanaan. Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangaan dan,Aset Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan. dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi. Pamong Praja dan Badan Penghubung Daerah, 4 Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan.
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2,huruf b mengoordinasikan Dinas Pariwisata Dinas. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas,Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan. Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan,Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan,Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber. Daya Mineral Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Dinas.
Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perizinan dan. Penanaman Modal,5 Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan. Sumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada,ayat 2 huruf c mengoordinasikan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas,Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Sosial Dinas. Kebudayaan Kundha Kabudayan dan Dinas,Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan. Pengendalian Penduduk, 1 Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam.
Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur, dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan. pengoordinasian administratif urusan keistimewaan,2 Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada. ayat 1 terdiri atas 1 satu bagian dan paling banyak 3. tiga bidang, 1 Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung,kelancaraan pelaksanaan tugas wewenang fungsi hak. kewajiban tanggung jawab kedudukan protokoler dan,keuangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai.
peraturan perundang undangan, 2 Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1. terdiri atas paling banyak 5 lima bagian, 1 Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf. d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan,pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh,Perangkat Daerah. 2 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri. atas paling banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat,inspektur pembantu.
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri. a Dinas Pariwisata terdiri atas paling banyak 1 satu. sekretariat dan 4 empat bidang yang mempunyai tugas. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang,pariwisata. b Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas. paling banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang. yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan,pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan. c Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas paling. banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang yang,mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. pemerintahan bidang perindustrian dan urusan,pemerintahan bidang perdagangan. d Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas. paling banyak 1 satu sekretariat dan 5 lima bidang. yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan,pemerintahan bidang pertanian dan urusan.
pemerintahan bidang pangan, e Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas. paling banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang. yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan,pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan. pemerintahan bidang kehutanan, f Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas paling banyak. 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang yang,mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, g Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas paling.
banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang yang,mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan,pemerintahan bidang transmigrasi. h Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber. Daya Mineral terdiri atas paling banyak 1 satu, sekretariat dan 5 lima bidang yang mempunyai tugas. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang,pekerjaan umum urusan pemerintahan bidang. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta,urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya.
i Dinas Perhubungan terdiri atas paling banyak 1 satu. sekretariat dan 4 empat bidang yang mempunyai tugas. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang,perhubungan. j Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundha Niti Mandala. sarta Tata Sasana terdiri atas paling banyak 1 satu. sekretariat dan 4 empat bidang yang mempunyai tugas. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan,keistimewaan bidang pertanahan serta urusan. pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata, k Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas paling. banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang yang,mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan. urusan pemerintahan bidang persandian, l Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terdiri atas.
paling banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang. yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan,pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. m Dinas Kesehatan terdiri atas paling banyak 1 satu. sekretariat dan 4 empat bidang yang mempunyai tugas. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri atas. paling banyak 1 satu sekretariat dan 4 empat bidang. Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta SALINAN 2 Mengingat 1 Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Undang Undang Nomor 3Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Related Books