PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:46
  • Size:765.44 KB

Share Pdf : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang

Download and Preview : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang


Report CopyRight/DMCA Form For : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang


Transcription:

htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu ada,pengaturan mengenai pedoman analisis jabatan dan. analisis beban kerja,c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu,menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang,Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Mengingat 1 Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945,2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang.
Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5494, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian,Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 6264. MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR. NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG,PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN. KETENTUAN UMUM,Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan. 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan,Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang.
bekerja pada instansi pemerintah,2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya. disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang,diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan. diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan,atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji. berdasarkan peraturan perundang undangan, 3 Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan. pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai, negeri sipil yang profesional memiliki nilai dasar.
etika profesi bebas dari intervensi politik bersih dari. praktik korupsi kolusi dan nepotisme,4 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah,Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang, profesional memiliki nilai dasar etika profesi bebas. dari intervensi politik bersih dari praktek korupsi. kolusi dan nepotisme, 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS. adalah warga negara Indonesia yang memenuhi, syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara.
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk,menduduki jabatan pemerintahan. 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang,selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara. Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka. waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas,pemerintahan. 7 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan,tugas tanggung jawab wewenang dan hak.
htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan,organisasi. 8 Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA. adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan,tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta. administrasi pemerintahan dan pembangunan, 9 Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan,tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang. berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, 10 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat.
JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi. pemerintah,11 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya. disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai,kewenangan menetapkan pengangkatan. pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan,pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,12 Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan. instansi daerah,13 lnstansi Pusat adalah kementerian lembaga.
pemerintah nonkementerian kesekretariatan,lembaga negara dan kesekretariatan lembaga. nonstruktural, 14 Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi. dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi,sekretariat daerah sekretariat dewan perwakilan. rakyat daerah dinas daerah dan lembaga teknis,15 Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan. pencatatan pengolahan dan penyusunan data,jabatan menjadi informasi jabatan.
16 Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat,jabatan pimpinan tinggi jabatan administrasi dan. jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur,unit organisasi dari tingkat yang paling rendah. sampai dengan yang paling tinggi, 17 Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang. dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi. kerja organisasi berdasarkan volume kerja,18 Menteri adalah menteri yang menangangi urusan.
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur,1 Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban,kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta. jabatan uraian jabatan serta jumlah kebutuhan,2 Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban. kerja berpedoman pada Lampiran yang merupakan,bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan. PELAKSANA ANALISIS JABATAN,DAN ANALISIS BEBAN KERJA.
1 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di instansi. pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit organisasi. JPT Pratama yang secara fungsional membidangi,analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2 Analisis jabatan dan analisis beban kerja di,lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh. unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional. membidangi analisis jabatan dan analisis beban, htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. 3 Analisis jabatan dan analisis beban kerja di,lingkungan pemerintah kabupaten kota. dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang. secara fungsional membidangi analisis jabatan dan,analisis beban kerja.
TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, 1 Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan. analisis beban kerja pada masing masing Instansi,Pemerintah Pejabat Pembina Kepegawaian. membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan,Analisis Beban Kerja. 2 Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis. Beban Kerja adalah mengumpulkan data menyusun,informasi jabatan memverifikasi data serta. mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu,satu tahun.
1 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota. Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban,Kerja adalah. a PNS dan atau PPPK yang telah mengikuti,pelatihan dan atau bimbingan teknis analisis. jabatan serta analisis beban kerja dan atau, b syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat. yang berwenang termasuk pengalaman dan,kemampuan lain yang diperlukan dalam. pelaksanan tugas tim,2 Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Analisis.
Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas,a Seorang Ketua merangkap anggota. b Seorang Sekretaris merangkap anggota dan,c Paling sedikit 7 tujuh orang anggota termasuk. ketua dan sekretaris,3 Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan. analisis jabatan dan analisis beban kerja kriteria. jumlah Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis. Beban Kerja anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan. dan Analisis Beban Kerja ditetapkan dalam jumlah, 4 Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis. Beban Kerja dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT. Pratama atau Administrator yang secara fungsional,bertanggung jawab di bidang organisasi dan atau.
kepegawaian,5 Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan. Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk paling rendah,seorang pejabat Pengawas yang memiliki. kemampuan dan pengalaman teknis di bidang,analisis jabatan dan analisis beban kerja atau. Pejabat Fungsional yang membidangi analisis,jabatan dan analisis beban kerja. 6 Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan,Analisis Beban Kerja adalah.
a membuat rencana kerja pelaksanaan analisis,jabatan dan analisis beban kerja. b memberikan pengarahan dan bimbingan kepada,anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan. Analisis Beban Kerja dan,c menyampaikan hasil pelaksanaan analisis. jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat,Pembina Kepegawaian instansi yang. bersangkutan,7 Tugas Sekretaris Tim adalah,a membantu Ketua Tim dalam melaksanakan.
b Menyiapkan bahan diskusi seminar atau, htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. c Menyelenggarakan diskusi seminar atau,lokakarya dan. d Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan,untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan. dan analisis beban kerja dan,e Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan. dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim,8 Tugas anggota Tim adalah.
a menentukan metode pengumpulan data yang,akan digunakan. b mengumpulkan seluruh data dengan,menggunakan metode tertentu dan menyusunnya. menjadi informasi jabatan,c melakukan diskusi seminar atau lokakarya. dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan,analisis beban kerja. d menyusun hasil akhir analisis jabatan dan,analisis beban kerja dan.
e melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan,dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim. 1 Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh. Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban,Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan. Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina,Kepegawaian PPK. 2 Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja,Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam. ayat 1 disampaikan kepada Menteri dan Kepala,Badan Kepegawaian Negara.
3 Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada,ayat 2 hasil analisis jabatan dan analisis beban. kerja Instansi Pemerintah Daerah disampaikan juga,kepada Menteri Dalam Negeri. 4 Penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis,beban kerja kepada Menteri menggunakan sistem. aplikasi elektronik, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diatur oleh. Kepala Badan Kepegawaian Negara,KETENTUAN PENUTUP,Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis.
Beban Kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. dalam peraturan perundang undangan dinyatakan,masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. dengan Peraturan Menteri ini,Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011. tentang Pedoman Analisis Jabatan dan,b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 75 Tahun 2004 tentang Penghitungan,Kebutuhan Formasi Berdasarkan Analisis Beban.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan Analisis,Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan. Peraturan Menteri ini paling lama 2 dua tahun,terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat,diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan,pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan.
penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 13 Januari 2020. MENTER PENDAYAGUNAAN APARATUR,NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. REPUBLIK INDONESIA,TJAHJO KUMOLO,Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 17 Januari 2020,DIREKTUR JENDERAL,PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,REPUBLIK INDONESIA.
WIDODO EKATJAHJANA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 26. Salinan Sesuai Dengan Aslinya,KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. PERATURAN MENTERI,PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,DAN REFORMASI BIROKRASI. NOMOR 1 TAHUN 2020,PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN,ANALISIS BEBAN KERJA. I ANALISIS JABATAN,A PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN, Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah.
Pusat dan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan pembaharuan dan. perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi sumber daya. manusia aparatur dan ketatalaksanaan business process Tujuan reformasi. birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban. misi tugas dan fungsi serta peranannya masing masing secara bersih. efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih. baik Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan kepegawaian dan. perencanaan pelatihan dan pendidikan penyusunan sasaran kerja. penetapan standar kompetensi penetapan kelas jabatan dan pengawasan. maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan. Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan. sebagai berikut,a Persiapan,a Perencanaan proses analisis jabatan. b Pembentukan Tim, c Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran. d Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. b Pengumpulan Data Jabatan,1 Pengisian daftar pertanyaan. 2 Wawancara, htps ainmulyan blogspt com 20 1 permnpa rbnomr 1tahun 20 tenag html. NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi sumber daya manusia aparatur dan

Related Books