MENYONGSONG PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH

Menyongsong Penerapan Sap Berbasis Akrual Pada Pemerintah-Free PDF

  • Date:19 Dec 2019
  • Views:51
  • Downloads:0
  • Pages:14
  • Size:293.31 KB

Share Pdf : Menyongsong Penerapan Sap Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Download and Preview : Menyongsong Penerapan Sap Berbasis Akrual Pada Pemerintah


Report CopyRight/DMCA Form For : Menyongsong Penerapan Sap Berbasis Akrual Pada Pemerintah


Transcription:

dikarenakan UU No 17 Tahun 2003 mewajibkan adanya suatu standar akuntansi. pemerintahan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi instansi. pemerintah SAP didefinisikan oleh PP No 24 Tahun 2005 sebagai prinsip prinsip. akuntansi yang diterapkan dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan. pemerintah, Pasal 36 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengakuan dan. pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat. lambatnya dalam lima tahun Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan. belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran. berbasis kas Oleh karena itu PP No 24 Tahun 2005 perlu diganti sehingga terbitlah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Pemerintahan PP No 71 Tahun 2010, Lingkup pengaturan PP No 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan. SAP berbasis kas menuju akrual SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal. ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas sedangkan SAP berbasis kas. menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk. menerapkan SAP berbasis akrual Namun dengan catatan bahwa penerapan SAP. berbasis kas menuju akrual paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010. atau dengan kata lain hanya dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Dengan demikian pemerintah baik pusat maupun daerah harus mempersiapkan. diri untuk menyusun sistem akuntansi pemerintahan dengan mengacu pada SAP. berbasis akrual sebab tahun 2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun 2015 akan. segera tiba Pasal 6 PP No 71 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut. 1 Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada. 2 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan. Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem. Akuntansi Pemerintahan, 3 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan. peraturan gubernur bupati walikota yang mengacu pada pedoman umum. Sistem Akuntansi Pemerintahan,Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2. 4 Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud. pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah. berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Selanjutnya dalam Pasal 7 PP No 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penerapan.
SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis. kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual Ketentuan lebih lanjut. mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah. diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah. Daerah Permendagri No 64 Tahun 2013,II PERMASALAHAN. Berdasarkan hal hal tersebut maka terdapat beberapa masalah hukum yaitu. 1 Bagaimanakah perkembangan konsep dan pemikiran serta faktor kunci. keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. 2 Bagaimanakah penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun. III PEMBAHASAN, A Perkembangan Konsep dan Pemikiran serta Faktor Kunci Keberhasilan. Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 1 Pengertian, Basis akuntansi adalah salah satu prinsip akuntansi untuk. menentukan periode pengakuan dan pelaporan transaksi ekonomi dalam. laporan keuangan Basis akuntansi yang umum diketahui ada empat yaitu. 1 basis akrual accrual basis 2 basis akrual modifikasian modified. accrual basis 3 basis kas cash basis dan 4 basis kas modifikasian. modified cash basis 1, Sebenarnya apa itu akuntansi berbasis akrual Akuntansi berbasis. akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa. Sri Suryanovi Kajian Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia Kontroversinya. Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang undangan Makalah halaman 66. Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 3, lainnya diakui dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat.
terjadinya transaksi atau peristiwa itu tanpa memperhatikan waktu kas atau. setara kas diterima atau dibayarkan Menurut Komite Standar Akuntansi. Pemerintahan KSAP dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan. sesuai dengan saat terjadinya arus daya sehingga dapat menyediakan. informasi yang paling komprehensif sebab seluruh arus sumber daya dicatat. Pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh dan beban diakui. pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi Penerapan. akuntansi berbasis akrual pada umumnya meliputi pencatatan transaksi. keuangan dan penyusunan laporan keuangan 2 Namun ada juga negara yang. menerapkannya dalam proses penganggaran misalnya Selandia Baru 3. Dalam Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 diatur bahwa. pengakuan pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. Negara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. menggunakan basis akrual Padahal praktik penganggaran dan pelaporan. pelaksanaan APBN APBD di sebagian besar negara termasuk Indonesia. menggunakan basis kas Hal demikian itulah yang kemudian menjadi. pertimbangan KSAP untuk menyusun SAP berbasis akrual yang meliputi. Pernyataan SAP PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan. anggaran budgetary reports dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan. finansial financial reports yang memfasilitasi pencatatan pendapatan dan. beban dengan basis akrual 4, Pemerintah Daerah sebagaimana telah diketahui bersama wajib. menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran. dan laporan finansial Laporan pelaksanaan anggaran meliputi Laporan. Realisasi Anggaran LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL sementara laporan finansial terdiri dari Neraca Laporan Operasional. Bambang Widjajarso Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia Sebuah Kajian. Pendahuluan Makalah halaman 31, Budi Mulyana Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara negara Lain Tren di Negara negara Anggota. OECD Makalah halaman 2, Muhamad Indra Yudha Kusuma Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan. Akuntansi Akrual pada Pemerintah Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas. Diponegoro Semarang Universitas Diponegoro 2013 halaman 20. Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 4, LO Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas 5 Di samping itu. Pemerintah Daerah juga wajib menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Tabel 1 3 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan,menurut PP 24 2005 dan PP 71 20106.
PP 24 2005 PP 71 2010, Laporan keuangan terdiri dari 1 Laporan pelaksanaan anggaran budgetary. a Laporan Realisasi Anggaran LRA reports terdiri dari. b Neraca a Laporan Realisasi Anggaran LRA, c Laporan Arus kas b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. d Catatan atas Laporan Keuangan CaLK SAL,2 Laporan keuangan financial reports terdiri. b Laporan Operasional LO,c Laporan Perubahan Ekuitas. d Laporan Arus Kas,3 Catatan atas Laporan Keuangan CaLK Notes of.
Financial Statements,Catatan Catatan, Entitas pelaporan diperkenankan Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain. menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan atau elemen informasi akuntansi yang. LKK dan Laporan Perubahan Ekuitas diwajibkan oleh ketentuan perundang undangan. statutory reports,2 Perkembangan konsep dan pemikiran. Pada awal 1990 an muncul laporan keuangan dan anggaran berbasis. akrual yang pertama kali di dunia yakni di Selandia Baru Hal tersebut. merupakan perkembangan baru dari basis akuntansi sektor publik yang saat. itu hanya mengenal basis kas Dalam perkembangan selanjutnya terjadi. perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi. basis akrual di negara negara anggota Organisation for Economic. Cooperation and Development OECD kendati terdapat perbedaan. mengenai derajat akrualnya 7, Margono Akuntansi Berbasis Akrual bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Makalah halaman 1. Muhammad Ichsan Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan Pondasi bagi Penerapan Akuntansi Biaya. Makalah halaman 2,Budi Mulyana op cit,Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 5. Tabel 2 3 Status Akuntansi dan Penganggaran,di Negara negara Anggota OECD8.
Akuntansi Akrual untuk Laporan,Penganggaran,No Nama Negara Individual Konsolidasian. Departemen Lembaga Akrual,1 Kanada Sejak tahun 2002 Sejak tahun 2002 Ya. Beberapa akrual Dimaksudkan untuk, 2 Prancis Sedang dikenalkan penuh sedang berpindah ke akrual. dikenalkan modifikasian,Laporan Kas didukung,3 Jerman Tidak Dalam persiapan. dengan informasi akrual,4 Italia Ya Ya Ya,5 Jepang Ya Dikenalkan Tidak.
6 Inggris Sejak tahun 2000 Sejak tahun 2006 Sejak tahun 2002. 7 Amerika Serikat Sejak tahun 1998 Sejak tahun 1998 Beberapa. 8 Australia Sejak tahun 1995 Sejak tahun 1997 Sejak tahun 2000. 9 Austria Tidak Tidak Akrual modifikasian,10 Belgia Beberapa Tidak Akrual modifikasian. Tidak tapi akan,11 Republik Ceko Tidak Tidak dikenalkan akrual. modifikasian,Sedang dikenalkan,12 Denmark Beberapa Beberapa penganggaran akrual. 13 Finlandia Sejak tahun 1998 Sejak tahun 1998 Ya,14 Yunani Beberapa Ya Akrual modifikasian. Tidak tapi akan,Laporan Kas didukung,15 Hongaria Tidak dikenalkan akrual.
dengan informasi akrual,modifikasian, 16 Islandia Sejak tahun 1992 Sejak tahun 1992 Sejak tahun 1998. Laporan Kas didukung,17 Irlandia Tidak Akrual modifikasian. dengan informasi akrual,Sedang dikenalkan akrual Sedang dikenalkan. 18 Republik Korea Tidak,penuh penganggaran penuh,19 Luksemburg Tidak Tidak ESA 95. 20 Meksiko Tidak Tidak Tidak,Untuk lembaga,lembaga sejak tahun.
21 Belanda Sejak tahun 1994 Sedang dikenalkan 1997 Sedang. dikenalkan akrual, 22 Selandia Baru Sejak tahun 1992 Sejak tahun 1992 Sejak tahun 1995. 23 Norwegia Tidak Tidak Tidak,24 Polandia Beberapa Beberapa Tidak tetapi akan. Ibid halaman 3 6,Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 6. dikenalkan akrual,modifikasian,Sedang dikenalkan,25 Portugal Ya Tidak tambahan informasi. Tidak tetapi akan,26 Tidak Tidak dikenalkan akrual.
modifikasian, 27 Spanyol Akrual modifikasian Akrual modifikasian Kas modifikasian. Sedang dikenalkan,28 Swedia Sejak tahun 1994 Sejak tahun 1994. akrual penuh,Sedang dikenalkan,29 Swis Ya Tidak,akrual penuh. 30 Turki Tidak Tidak Tidak,Sumber Athukorala dan Reid 2003. Sesungguhnya basis akuntansi akrual sudah diakui secara luas di. sektor swasta Akuntansi basis akrual dinilai lebih menguntungkan secara. bisnis karena laporan keuangan yang disusun memberikan informasi kepada. pengguna tak hanya transaksi di masa lalu yang melibatkan penerimaan dan. pembayaran kas melainkan juga kewajiban pembayaran kas di masa depan. serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa. mendatang 9 Sebagaimana ditulis Ratna Ayu Damayanti perkembangan. akuntansi di sektor swasta sangat pesat dan bergerak dinamis mengikuti. perkembangan perekonomian dibandingkan dengan akuntansi sektor. publik 10 sehingga tidak mengherankan apabila basis akuntansi akrual lebih. dahulu dikenal di sektor swasta, Pengadopsian basis akuntansi akrual pada organisasi sektor publik.
dipicu oleh salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer. yakni konsep New Public Management NPM Konsep tersebut didasarkan. pada gambaran mengenai organisasi sektor publik yang acap kali dinilai. tidak produktif tidak efisien selalu rugi rendah kualitas kurang inovasi. dan kreativitas keadaan utang pemerintah yang terus meningkat pajak lebih. tinggi turunnya pertumbuhan ekonomi dan pelbagai kekurangan lainnya. Gambaran semacam itu tentu saja paradoksal mengingat organisasi sektor. Bambang Widjajarso op cit, Ratna Ayu Damayanti Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik Sebuah Agenda. Pembaruan Makalah halaman 2,Tulisan Hukum UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 7. publik menghimpun dana yang sangat besar dari masyarakat 11 Pemerintah. dituntut untuk mereviu perannya dalam kegiatan dan operasi serta. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemerintah diharapkan berbuat lebih. banyak dengan diiringi tuntutan agar manajemen sektor publik menjadi. lebih akuntabel 12, Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara demikian istilah. Anwar Nasution harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan. pertanggungjawaban keuangan negara Pertama perencanaan dan. penganggaran Kedua pelaksanaan anggaran Ketiga akuntansi pelaporan. dan pertanggungjawaban anggaran Keempat pengawasan internal Kelima. pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen 13. NPM dikenal dalam ilmu administrasi publik mulai tahun 1990 an. dengan istilah lain seperti post bureaucratic paradigm dan reinventing. government berangkat dari gagasan Christopher Hood Pemikiran Hood. menekankan pada perubahan perilaku pemerintah supaya lebih efektif dan. efisien dengan prinsip the invisible hand nya Adam Smith yakni. meminimalisasi peran pemerintah sekecil mungkin dan membuka peran. swasta sebesar besarnya 14, Lebih lanjut NPM dilandaskan pada ide bahwa praktik dan. manajemen sektor swasta lebih baik ketimbang sektor publik dan untuk. memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan. diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Permendagri No 64 Tahun 2013 II PERMASALAHAN Berdasarkan hal hal tersebut maka terdapat beberapa masalah hukum yaitu 1 Bagaimanakah perkembangan konsep dan pemikiran serta faktor kunci

Related Books