KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan-Free PDF

  • Date:23 May 2020
  • Views:62
  • Downloads:0
  • Pages:17
  • Size:589.83 KB

Share Pdf : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan

Download and Preview : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan


Report CopyRight/DMCA Form For : Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan


Transcription:

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3. tiga sumber yaitu atribusi delegasi dan mandat Kewenangan atribusi lazimnya. digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang Undang Dasar. kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan 2. Pengertian atribusi delegasi dan mandat diatur dalam Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut. a Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 atau Undang undang 3, b Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih. sepenuhnya kepada penerima delegasi 4, c Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada. pemberi mandat 5, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala. bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan. kewajiban daerah tersebut 6 Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah. keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran pelaksanaan. penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 7. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan dalam bagan alir berikut ini. Philipus M Hadjon Wewenang Makalah Universitas Airlangga Surabaya Hal 112. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22. Ibid Pasal 1 angka 23,Ibid Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka1. Ibid Pasal 1 Angka 2, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Sumber http www bpkp go id, Pengertian istilah istilah maupun singkatan singkatan dalam bagan di atas. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. a RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen. perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahun, b RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan daerah untuk. periode 1 satu tahun, c APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan. tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. d KUA Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang. pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk. periode 1 satu tahun, e PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan. batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap. program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan. anggaran satuan kerja perangkat daerah, f RKA SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau. dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. penyusunan rancangan APBD, g DPA SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang. memuat pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh. pengguna anggaran, h Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam. i Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi bupati bagi daerah. kabupaten atau wali kota bagi daerah kota, j DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat. daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau. seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan penganggaran pelaksanaan. penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. daerah kepada pejabat perangkat daerah 8, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD. adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 9, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah.
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan. bertindak sebagai bendahara umum daerah 10, Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP Pengelolaan. Keuangan Daerah antara lain,1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah,3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD. 4 Pengguna Anggaran PA,5 Kuasa Pengguna Anggaran KPA. 6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPTK. 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD. 8 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD PPK Unit SKPD. 9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,10 Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP. Pengelolaan Keuangan Daerah Agar pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah. Ibid Pasal 4 ayat 3,Ibid pasal 1 angka 66,Ibid pasal 1 angka 71. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien maka kewenangan tersebut dapat. dilimpahkan Pasal 13 ayat 1 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang. Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan. ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Kewenangan dan. pelimpahan kewenangan memiliki akibat hukum yang berbeda tergantung jenis. perolehan kewenangannya,II PERMASALAHAN, Bertolak dari paparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan. pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah, 1 Bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan batasan tanggung jawab. secara hukum administrasi, 2 Bagaimana kewenangan pengelola keuangan daerah sesuai dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan jenis kewenangannya. III PEMBAHASAN, A Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Batasan Tanggung jawab.
Secara Hukum Administrasi, Sumber kewenangan dibagi dua macam yaitu atribusi dan pelimpahan. Pelimpahan kewenangan dibagi menjadi dua yaitu delegasi dan mandat Uraian dan. batasan tanggung jawab masing masing kewenangan dapat dijelaskan sebagai. 1 Atribusi, Berdasarkan Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Pemerintahan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22 Atribusi adalah. pemberian Kewenangan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan oleh. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang. Dalam pasal 12 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan badan dan atau. pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila. a diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan atau undang undang, b merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan. c atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat Pemerintahan. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. atribusi tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan atau pejabat. pemerintahan yang bersangkutan kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan. kecuali diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 dan atau undang undang 12,Ibid Pasal 12 ayat 2 dan 3. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 2 Delegasi, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ.
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya Berdasarkan UU Administrasi. Pemerintahan Pasal 1 Angka 23 delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari. badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau. pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung. gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam. peraturan perundang undangan Dalam hal ketentuan peraturan perundang. undangan menentukan lain badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan. kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan. a dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan. b dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri dan. c paling banyak diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan 1 satu. tingkat di bawahnya 13, Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat. menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan 14 Dalam hal. pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan. penyelenggaraan pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang. telah didelegasikan 15, Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. delegasi tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi 16. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya. dijalankan oleh organ lain atas namanya Berdasarkan UU Administrasi. Pemerintahan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau. pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat. pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap. berada pada pemberi mandat, Pelimpahan kewenangan secara umum diatur Undang Undang Nomor 30. Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan PP Pengelolaan Keuangan. Daerah juga mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan tugas dan wewenang. dalam pengelolaan keuangan daerah,Ibid Pasal 13 ayat 3 dan 4.
Ibid pasal 13 ayat 5,Ibid pasal 13 ayat 6,Ibid pasal 13 ayat 7. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada. badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan Badan dan atau. pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama. badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat 17. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat. menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat kecuali. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan Dalam hal. pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan. penyelenggaraan pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan 18. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui. mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat. strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi. kepegawaian dan alokasi anggaran Badan dan atau pejabat pemerintahan yang. memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada. pemberi mandat 19, Perbedaan utama antara pelimpahan kewenangan secara delegasi dan. mandat adalah terkait tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan. kewenangan tersebut Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan. wewenang berupa delegasi beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan wewenang. berupa mandat tetap berada pada pemberi mandat, B Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah dan Jenis Kewenangannya. Pengelola keuangan daerah sebagaimana disebut dalam PP Pengelolaan. Keuangan Daerah setidaknya ada 10 jabatan pengelola keuangan daerah Tugas dan. kewenangan masing masing pengelola keuangan daerah dan jenis kewenangannya. dapat dijelaskan dibawah ini,1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang. dipisahkan 20, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai.
kewenangan, a menyusun rancangan peraturan daerah Perda tentang APBD rancangan Perda. tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban. Ibid pasal 14 ayat 3 dan 4,Ibid pasal 14 ayat 5 dan 6. Ibid pasal 14 ayat 7 dan 8,Ibid Pasal 4 ayat 1, Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. pelaksanaan APBD, b mengajukan rancangan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang. perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban. pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. c menetapkan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang perubahan APBD. dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang. telah mendapat persetujuan bersama DPRD, d menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.
e mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan. keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat. Keuangan negara daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Pengelolaan keuangan negara daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan negara

Related Books