Direksi Perusahaan Pergadaian SALINAN TENTANG PENDAFTARAN

Direksi Perusahaan Pergadaian Salinan Tentang Pendaftaran-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:12
  • Size:244.73 KB

Share Pdf : Direksi Perusahaan Pergadaian Salinan Tentang Pendaftaran

Download and Preview : Direksi Perusahaan Pergadaian Salinan Tentang Pendaftaran


Report CopyRight/DMCA Form For : Direksi Perusahaan Pergadaian Salinan Tentang Pendaftaran


Transcription:

4 Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa. dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah. Nasional Majelis Ulama Indonesia, a bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Terbatas atau, b bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6 Dewan Komisaris, a bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana. dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas atau. b bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 7 Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah. bagian dari organ Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas. dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha. agar sesuai dengan Prinsip Syariah,8 Modal Disetor.
a bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud. dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang,Perseroan Terbatas atau. b bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum. koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun. 1992 tentang Perkoperasian, 9 Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan. jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian, 10 Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk. melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi. 11 Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang. menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan. dan atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di. Perusahaan Pergadaian,12 Hari adalah hari kerja,II PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN IZIN USAHA.
PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA PERSETUJUAN DAN PELAPORAN. PERUSAHAAN PERGADAIAN, A PERSYARATAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN IZIN. USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA PEMBUKAAN UNIT,LAYANAN OUTLET DAN PEMINDAHAN ALAMAT UNIT LAYANAN. 1 Permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian dan izin. usaha Perusahaan Pergadaian Swasta disampaikan kepada. Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format dan. disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016 tentang. Usaha Pergadaian, 2 Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016 tentang. Usaha Pergadaian menggunakan format sebagaimana tercantum. dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, 3 Perusahaan Pergadaian Swasta yang akan membuka unit. layanan outlet harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas. a memiliki paling sedikit 1 satu orang Penaksir pada setiap. unit layanan outlet,b memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan dan.
c tidak dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa, 4 Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud. pada angka 3 huruf b dapat dilakukan di tempat penyimpanan. yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Swasta dan tidak. harus berlokasi sama dengan kedudukan unit layanan outlet. 5 Perusahaan Pergadaian Swasta hanya dapat melakukan. pembukaan unit layanan outlet di dalam lingkup wilayah. usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha kabupaten kota. sesuai dengan persetujuan izin usaha yang dimiliki. Sebagai contoh, a kantor pusat Perusahaan Pergadaian Swasta dengan. lingkup wilayah usaha provinsi yang berlokasi di provinsi. Jawa Tengah dapat membuka unit layanan outlet di, kabupaten kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. b kantor pusat Perusahaan Pergadaian Swasta dengan. lingkup wilayah usaha kabupaten kota yang berlokasi di. kota Surakarta dapat membuka unit layanan outlet di. kota Surakarta, 6 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan unit. layanan outlet berada di lingkup wilayah usaha provinsi atau. lingkup wilayah usaha kabupaten kota yang berbeda dengan. kantor pusat unit layanan outlet tetap dapat beroperasi. dan atau melakukan pemindahan alamat unit layanan outlet. ke wilayah hasil pemekaran dimaksud,Sebagai contoh Perusahaan Pergadaian Swasta yang.
mempunyai izin usaha di lingkup wilayah provinsi Sumatera. Utara memiliki unit layanan outlet di kabupaten Balige. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan. kabupaten Balige menjadi provinsi Tapanuli unit layanan. outlet di kabupaten Balige tetap dapat beroperasi dan atau. melakukan pemindahan alamat unit layanan outlet ke. provinsi Tapanuli, 7 Perusahaan Pergadaian Swasta yang akan melakukan. pemindahan alamat unit layanan outlet harus terlebih. dahulu memberikan informasi kepada Nasabah mengenai. pemindahan lokasi dan alamat unit layanan outlet, 8 Pemberian informasi kepada Nasabah mengenai pemindahan. lokasi dan alamat unit layanan outlet sebagaimana dimaksud. pada angka 7 dilakukan melalui pencantuman dalam papan. pengumuman di kantor Perusahaan Pergadaian Swasta, B TATA CARA PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN IZIN. USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA PERSETUJUAN,DAN PELAPORAN PERUSAHAAN PERGADAIAN. 1 Permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta.
permohonan persetujuan dan pelaporan Perusahaan, Pergadaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. secara dalam jaringan online melalui sistem jaringan. komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, 2 Jenis permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada. angka 1 meliputi, a permohonan persetujuan Perusahaan Pergadaian untuk. menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan. Prinsip Syariah dan, b permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan. kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 52.
ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor,31 POJK 05 2016 tentang Usaha Pergadaian. 3 Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1. a pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan,Pergadaian Swasta. b pelaporan pembukaan unit layanan outlet,c pelaporan pemindahan alamat unit layanan outlet. d pelaporan perubahan Modal Disetor,e pelaporan perubahan alamat kantor pusat. f pelaporan perubahan nama Perusahaan Pergadaian, g pelaporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan.
h pelaporan pelaksanaan pengambilalihan,i pelaporan pemisahan. j pelaporan kepailitan Perusahaan Pergadaian atau,k pelaporan pelaksanaan pembubaran atau perubahan. kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Pasal 12 ayat. 2 Pasal 32 ayat 1 Pasal 33 ayat 1 Pasal 34 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 Pasal 37 ayat 1 Pasal 38 ayat 1 Pasal. 51 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa. Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016 tentang Usaha,Pergadaian.
4 Pelaporan pembukaan unit layanan outlet sebagaimana. dimaksud pada angka 3 huruf b disampaikan paling lama 10. sepuluh Hari sejak tanggal pembukaan unit layanan outlet. dengan melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan. 5 Pelaporan pemindahan alamat unit layanan outlet, sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disampaikan. paling lama 10 sepuluh Hari sejak tanggal pemindahan. alamat unit layanan outlet dengan melampirkan,a bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan. b bukti penyampaian informasi pindah alamat pada, 6 Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana. dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan menggunakan. format dan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016. tentang Usaha Pergadaian kecuali untuk penyampaian. pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan. 7 Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3. huruf b dan c disampaikan dengan menggunakan format. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan. bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas. Jasa Keuangan ini, 8 Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana. dimaksud pada angka 1 dilengkapi formulir dengan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat. Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, 9 Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa. Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum, tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian. permohonan maka permohonan pendaftaran pelaku Usaha. Pergadaian permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian. Swasta permohonan persetujuan dan pelaporan Perusahaan. Pergadaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. secara luar jaringan offline dengan salah satu cara sebagai. a diserahkan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. b dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, 10 Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud. pada angka 9 Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan, terjadinya gangguan teknis dimaksud melalui situs web. Otoritas Jasa Keuangan, 11 Permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada.
angka 9 harus disampaikan dalam bentuk cetak hardcopy. atau dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan. media berupa compact disc CD atau media penyimpanan. data elektronik lainnya, 12 Dalam hal gangguan teknis telah berhasil diatasi dan sistem. jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan telah. kembali normal maka permohonan pendaftaran pelaku Usaha. Pergadaian permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian. Swasta permohonan persetujuan dan pelaporan Perusahaan. Pergadaian disampaikan kembali secara online, 13 Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana. dimaksud pada angka 9 dilengkapi surat pengantar dalam. bentuk cetak hardcopy yang ditandatangani oleh Direksi. Perusahaan Pergadaian, 14 Permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada. angka 9 disampaikan secara tertulis kepada, a Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan,Lainnya u p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.
melalui Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional atau. Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat. kedudukan kantor pusat bagi Perusahaan Pergadaian,yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara. konvensional yang kantor pusatnya berkedudukan di luar. wilayah DKI Jakarta dan Banten, b Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan, Lainnya u p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB bagi. Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan. usaha secara konvensional yang kantor pusatnya,berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan Banten. c Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan, Lainnya u p Direktur IKNB Syariah melalui Kantor Otoritas.
Jasa Keuangan Regional atau Kantor Otoritas Jasa, Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan kantor pusat. bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan, seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang. kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta. dan Banten atau, d Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan,Lainnya u p Direktur IKNB Syariah bagi Perusahaan. Pergadaian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha. berdasarkan Prinsip Syariah yang kantor pusatnya,berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan Banten.
15 Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan. permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta. permohonan persetujuan dan pelaporan Perusahaan Pergadaian. dengan ketentuan sebagai berikut, a untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan. komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan, dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau. b untuk penyampaian secara offline dibuktikan dengan. 1 surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan,apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana. dimaksud pada angka 9 huruf a atau,2 tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa.
pengiriman apabila laporan dikirim melalui,perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud. pada angka 9 huruf b,C PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA. PERGADAIAN, 1 Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas. permohonan pendaftaran paling lama 10 sepuluh Hari sejak. diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap. dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa. Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016 tentang Usaha Pergadaian. 2 Jangka waktu paling lama 10 sepuluh Hari sebagaimana. dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan. kepada pemohon untuk melengkapi menambah atau,memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan. 3 Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas. permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian. berdasarkan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian. 4 Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud. pada angka 3 mencakup kelengkapan isi dan format dokumen. sesuai dengan formulir persyaratan pengajuan permohonan. pendaftaran, 5 Penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak terbatas pada. penelitian atas kelengkapan dokumen namun juga dapat. melakukan pemanggilan para pihak atau melakukan wawancara. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 SEOJK 05 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PERGADAIAN Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran pelaku usaha pergadaian dan tata cara penyampaian permohonan persetujuan dan pelaporan lainnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Related Books