ARTIKEL JURNAL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN

Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan-Free PDF

  • Date:18 May 2020
  • Views:322
  • Downloads:0
  • Pages:14
  • Size:5.24 MB

Share Pdf : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Download and Preview : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan


Report CopyRight/DMCA Form For : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan


Transcription:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP. RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA,Penulis Barry Franky Siregar. Fakultas Hukum,Perguruan Tinggi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Email Barry siregar19 yahoo com, This research is conducted for knowing the consideration of result on verdict against recidivist of. narcotic dealers in Yogyakarta Generally recidivist is a person who has been convicted a crime. concerning and then the person commits a crime again after serving the punishment its result the. punishment which is dropped would be increasing The problem formulation in this research is what. are the considerations of the judge in the verdict against recidivist of narcotic dealers in Yogyakarta. Method of research which is used in the research is normative legal method The source of datas which. are used such as primary data as the main data and secondary data as the supporting data The. conclusion of this research is in dropping a verdict toward recidivist there are several factors which. are considered as the base consideration of the judge as follows background social culture and. economy professionalism criminal law based on legality the defendant the demands of society. individualism of someone apriori behaviour emotional behavior power of arrogance and the moral. Keywords Consideration of judge Verdict Recidivist Dealers Narcotics. 1 PENDAHULUAN Penegakan hukum terhadap tindak,pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh. Negara Republik Indonesia dikenal aparat penegak hukum dan telah banyak. dengan negara hukum sebagaimana ditegaskan putusan hakim tentang tindak pidana narkotika. dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Tetapi dalam kenyataannya justru semakin. Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan intensif yang dilakukan aparat penegak hukum. mewujudkan Indonesia yang sejahtera adil dan semakin meningkat pula peredaran gelap serta. makmur yang merata materiil dan spiritual penyalahguna narkotika tersebut. Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. mengatur kehidupan masyarakat dan demi yang mengatur tentang narkotika belum dapat. kepentingan manusia itu sendiri Salah satu juga meredakan kejahatan yang menyangkut. acuan dalam konsep penegakan hukum adalah narkotika malah para pelaku kejahatan justru. keikutsertaan indonesia didalam konvensi semakin meningkat dan justru ada. konvensi internasional yang membahas kecenderungan untuk mengulanginya lagi. keputusan tentang kejahatan kejahatan Pertimbangan hakim merupakan aspek. internasional yang salah satunya adalah terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai. narkotika dari suatu putusan hakim yang mengandung. keadilan ex aequo et bono dan mengandung, kepastian hukum Disamping itu juga perkara pidana dapat berupa putusan.
mengandung manfaat bagi para pihak yang penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak. bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. harus disikapi dengan teliti baik dan cermat putusan pembebasan vrjspraak dalam hal. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti baik menurut hasil pemeriksaan dipersidangan. dan cermat maka putusan yang berasal dari kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah. pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari. oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung segala tuntutan hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan Data Badan Narkotika Nasional BNN. putusan pengadilan perlu didasarkan kepada mencatat sekitar 4 2 juta warga indonesia. teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan menggunakan narkotika Berdasarkan data. sehingga didapatkan hasil penelitian yang BNN hingga tahun 2015 terdapat 60 terpidana. maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan kasus narkotika yang telah diputuskan untuk. praktek Salah satu usaha untuk mencapai hukuman mati dan menanti untuk dieksekusi. kepastian hukum kehakiman dimana hakim Penegakan hukum terhadap perkembangan. merupakan aparat penegak hukum melalui tindak pidana narkotika dalam modus operandi. putusannya dapat menjadi tolak ukur dan dengan menggunakan teknologi caggih. tercapainya suatu kepastian hukum Pokok harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas. kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang penegak hukum dan kelengkapan perangkat. Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan. 25 serta didalam Undang Undang Nomor 48 kepada pandangan bahwa masyarakat nasional. Tahun 2009 Hal ini tegas dicantumkan dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari. Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 masyarakat internasional sehingga bertitik. ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 1 tolak dari pandangan tersebut konsep. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum yang tepat berdaya guna dan. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara berhasil guna adalah konsep penegakan hukum. yang merdeka untuk menyelenggarakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan. peradilan guna menegakkan hukum dan untuk melindungi masyarakat nasional. keadilan berdasarkan pancasila dan Undang melainkan juga memperhatikan kepentingan. Undang Negara Republik Indonesia Tahun perlindungan masyarkat internasional. 1945 demi terselenggaranya negara hukum Bertolak dari uraian tersebut di atas. Republik Indonesia penulis ingin mengkaji lebih lanjut. Putusan hakim merupakan mahkota dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan. puncak dari suatu perkara yang sedang putusan terhadap residivis pengedar narkotika. diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut dikota yogyakarta Berdasarkan uraian diatas. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan maka dapat dirumuskan permasalahan nya. suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga adalah Apakah pertimbangan hakim dalam. memerlukan pelatihan pengalaman dan menjatuhkan putusan terhadap residivis. kebijaksanaan Dalam proses penjatuhan pengedar narkotika di kota yogyakarta Tujuan. tersebut seorang hakim harus meyakini apakah penelitian dari penulisan hukum ini yaitu. seorang terdakwa melakukan tindak pidana mengetahui pertimbangan hakim dalam. ataukah tidak atau dalam perkara perdata menjatuhkan putusan terhadap residivis. dengan tetap berpedoman dengan pembuktian pengedar narkotika di kota yogyakarta. untuk menentukan adanya pelanggaran hukum,yang dilakukan oleh salah satu pihak yang. berperkara Adapun putusan hakim dalam,2 METODE Metode analisis yang digunakan untuk. penelitian hukum normatif ini adalah dengan, Jenis penelitian hukum yang dilakukan cara membandingkan pendapat hukum yang. adalah penelitian hukum normatif adalah satu dengan pendapat hukum yang lain seperti. penelitian hukum yang berfokus pada norma mencari persamaan dan perbedaan dari. hukum positif dan dilakukan dengan cara pendapat pendapat yang ada Proses penalaran. mempelajari peraturan perundang undangan yang digunakan dalam menarik kesimpulan. yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dengan menggunakan metode berfikir. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data deduktif. sekunder bahan hukum sebagai data utama, Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 HASIL DAN PEMBAHASAN. sumber data yang digunakan yaitu data, sekunder yaitu sumber data yang diperoleh Hakim adalah pejabat yang melakukan.
melalui studi pustaka meliputi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam. Bahan hukum primer undang undang Hakim adalah hakim pada. Undang undang Dasar Negara Republik Mahkamah Agung dan hakim pada badan. Indonesia Tahun 1945 peradilan yang berada dibawahnya dalam. Kitab Undang Undang Hukum Pidana lingkungan peradilan umum lingkungan. KUHP peradilan Agama lingkungan peradilan Militer, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan. Hukum Acara Pidana atau KUHAP Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang dalam lingkungan peradilan tersebut Hakim. Narkotika merupakan pejabat peradilan Negara yang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang diberi wewenang oleh undang undang untuk. Kekuasaan Kehakiman mengadili mengadili disini diartikan sebagai. Bahan hukum sekunder serangkaian tindakan hakim untuk menerima. Bahan hukum berupa fakta hukum doktrin memeriksa dan memutus perkara berdasarkan. asas asas hukum dan pendapat hukum dalam asas bebas jujur dan tidak memihak disidang. literatur jurnal hasil penelitian dokumen surat pengadilan dalam hal dan menurut tata cara. kabar internet dan majalah ilmiah yang diatur dalam undang undang. Metode pengumpulan data yang digunakan Menurut Undang Undang Nomor 8. adalah melalui Studi kepustakaan yaitu Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau. membaca mempelajari dan memahami buku KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan. buku dan mendeskripsikan menganalisis dan Negara yang diberi wewenang oleh undang. menilai peraturan perundang undangan dengan undang untuk mengadili Mengadili berarti. menggunakan penalaran hukum yang serangkaian tindakan hakim untuk menerima. berhubungan dengan pertimbangan hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana. dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis berdasarkan asas bebas jujur dan tidak. pengedar narkotika dikota yogyakarta dan memihak di sidang pengadilan dalam hal dan. wawancara dengan narasumber yaitu dengan menurut cara yang diatur dalam undang undang. mewawancari hakim di pengadilan negeri Pasal 1 butir 9 KUHAP. yogyakarta untuk mengetahui apakah Pertimbangan hakim merupakan salah. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan satu aspek terpenting dalam menentukan. putusan terhadap residivis pengedar narkotika terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. dikota yogyakarta yang mengandung keadilan ex aequo et bono. dan mengandung kepastian hukum di samping, itu juga mengandung manfaat bagi para pihak dengan sungguh sungguh nilai nilai hukum. yang bersangkutan sehingga pertimbangan yang hidup dalam masyarakat sehingga. hakim ini harus disikapi dengan teliti baik dan putusannya sesuai dengan rasa kepastian. cermat Apabila pertimbangan hakim tidak hukum keadilan dan kemanfaatan hukum. teliti baik dan cermat maka putusan hakim Dasar Pertimbangan Hakim dalam. yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut menjatuhkan putusan pengadilan perlu. akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Mahkamah Agung yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil. Hakim dalam pemeriksaan suatu penelitian yang maksimal dan seimbang dalam. perkara juga memerlukan adanya pembuktian tataran teori dan praktek Salah satu usaha. dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan untuk mencapai kepastian hukum kehakiman. sebagai bahan pertimbangan dalam memutus di mana hakim merupakan aparat penegak. perkara Pembuktian merupakan tahap yang hukum melalui putusannya dapat menjadi. paling penting dalam pemeriksaan di tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. persidangan Pembuktian bertujuan untuk Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam. memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24. atau fakta yang diajukan itu benar benar terjadi dan Pasal 25 serta di dalam Undang undang. guna mendapatkan putusan hakim yang benar Nomor 48 tahun 2009 Undang Undang Dasar. dan adil Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan. putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa kehakiman yang bebas Hal ini tegas. atau fakta tersebut benar benar terjadi yakni dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam. dibuktikan kebenaranya sehingga nampak penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan. adanya hubungan hukum antara para pihak Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 48. Hakim dalam menjalankan tugasnya Tahun 2009 yaitu kekuasaan kehakiman adalah. dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya kekuasaan negara yang merdeka untuk. perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa menyelenggarakan peradilan guna. untuk menyelesaikan satu perkara tersebut menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan. memerlukan waktu yang cukup panjang bisa pancasila dan Undang Undang Negara. sampai berminggu minggu atau bahkan Republik Indonesia Tahun 1945 demi. berbulan bulan dan mungkin bisa sampai satu terselenggaranya Negara Hukum Republik. tahun lamanya baru bisa terselenggara atau Indonesia. selesainya satu perkara dipengadilan Hambatan Kekuasaan kehakiman merupakan. atau kesulitan yang ditemui hakim untuk kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini. menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa mengandung pengertian bahwa kekuasaan. faktor penyebab seperti pembela yang selalu kehakiman bebas dari segala campur tangan. menyembunyikan suatu perkara keterangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali hal. saksi yang terlalu berbelit belit atau dibuat hal sebagaimana disebut dalam Undang. buat serta adanya pertentangan keterangan Undang Dasar 1945 Kebebasan dalam. antara saksi yang satu dengan saksi lain serta melaksanakan wewenang yudisial bersifat. tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan tidak mutlak karena tugas hakim adalah. sebagai alat bukti dalam persidangan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan. Hakim sebagai penegak hukum dan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan. keadilan wajib menggali mengikuti dan rasa keadilan rakyat Indonesia Kemudian Pasal. memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam 24 ayat 2 menegaskan bahwa kekuasan. masyarakat Hakim dalam menyelesaikan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah. perkara yang diajukan wajib memperhatikan Agung dan badan peradilan yang berada di. bawahnya dalam lingkungan peradilan umum Tahun 2009 yaitu Hakim wajib menggali. ARTIKEL JURNAL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TEHADAP RESIDIVIS PENGEDAR NAKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA Diajukan oleh BARRY FRANKY SIREGAR NPM 08 05 09986 Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2016 3 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA

Related Books