1 SALINAN

1 Salinan-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:5
  • Downloads:0
  • Pages:24
  • Size:348.56 KB

Share Pdf : 1 Salinan

Download and Preview : 1 Salinan


Report CopyRight/DMCA Form For : 1 Salinan


Transcription:

d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi. Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. e Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan. Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000. tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan. Struktural Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4194, f Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin. Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5135, g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang. Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana. telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14. Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja. Kementerian Dalam Negeri Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 317,MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ANALISIS JABATAN. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH. KETENTUAN UMUM,Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan. 1 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggung jawab. wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan. organisasi negara, 2 Analisis Jabatan adalah proses metode dan teknik untuk mendapatkan.
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. 3 Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas. jabatan yang ada dan disusun dalam 1 satu kalimat Ringkasan tugas. Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi. dalam jabatan yang bersangkutan, 4 Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua. tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku. Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan. menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas. tertentu Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5. lima sampai 12 dua belas tugas dan setiap tugas diuraikan dengan. jelas dalam rincian tugas gambaran tentang apa yang dikerjakan. mengapa harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 5 Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri. Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian. yang digunakan sebagai dasar penggajian, 6 Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh. seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan. kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau. keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan. kerja pendidikan pelatihan pengalaman kerja dan kemampuan dari. aspek psikologis dan kekuatan fisik, 7 Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal. maupun horizontal menurut struktur kewenangan tugas dan tanggung. jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh. jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 8 Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik. jabatan seperti nama jabatan kode jabatan unit kerja ringkasan. tugas jabatan hasil kerja bahan kerja perangkat alat kerja tanggung. jawab wewenang rincian tugas nama jabatan dibawahnya korelasi. jabatan keadaan tempat kerja prestasi kerja upaya fisik resiko. bahaya dan syarat jabatan, 9 Evaluasi jabatan job evaluation adalah sebuah analisa untuk. membuat estimasi nilai pembobotan dari sebuah pekerjaan tugas. tugas dikonversikan ke nilai poin,MAKSUD DAN TUJUAN.
1 Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam. Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan. kepegawaian perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 2 Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan. untuk mendapatkan informasi jabatan, 3 Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh. melalui proses metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data. jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah. Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program. a Pembinaan dan penataan kelembagaan kepegawaian ketatalaksanaan. b Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan. c Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan. kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan. dan pelatihan,TIM ANALISIS JABATAN,Bagian Pertama,Kementerian Dalam Negeri. 1 Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Kementerian Dalam Negeri. dibentuk Tim analisis jabatan, 2 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh. Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala. Biro Organisasi, 3 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari. a Pengarah adalah Menteri Dalam Negeri,b Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal.
c Ketua adalah Kepala Biro Organisasi, d Sekretaris adalah Kepala Bagian Analisa Jabatan dan. e Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari. komponen terkait, 4 Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf e yaitu. a Para pejabat struktural pada masing masing komponen yang. membidangi kepegawaian atau sistem dan prosedur, b Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing masing. komponen yaitu penganalisa jabatan dan atau yang menangani. kepegawaian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas. a Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di. lingkungan Kementerian Dalam Negeri, b Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian.
Dalam Negeri, c Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan. Kementerian Dalam Negeri, d Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Kementerian Dalam. e Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian. Dalam Negeri,Bagian Kedua, 1 Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Provinsi dibentuk tim. analisis jabatan, 2 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh. Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala. Biro yang membidangi Organisasi, 3 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari.
a Pengarah adalah Gubernur,b Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah. c Ketua adalah Kepala Biro yang membidangi Organisasi. d Sekretaris adalah Kepala Bagian yang membidangi Analisa Jabatan. e Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari. Satuan Kerja Perangkat Daerah, 4 Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf e yaitu. a Para pejabat struktural pada masing masing Satuan Kerja Perangkat. Daerah yang membidangi Kepegawaian, b Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan atau. yang menangani kepegawaian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas. a Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di. lingkungan Pemerintah Provinsi, b Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah.
c Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan. Pemerintah Provinsi dan, d Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi. e Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah. Bagian Ketiga,Kabupaten Kota, 1 Untuk melaksanakan analisis jabatan pada kabupaten kota dibentuk. tim analisis jabatan, 2 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh. Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat. yang membidangi Organisasi, 3 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari. a Pengarah adalah Bupati Walikota,b Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah.
c Ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi Organisasi. d Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Analisa. Jabatan dan, e Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari. Satuan Kerja Perangkat Daerah, 4 Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf e yaitu. a Para pejabat struktural pada masing masing Satuan Kerja Perangkat. Daerah yang membidangi Kepegawaian, b Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan atau. yang menangani kepegawaian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas. a Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di. lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, b Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah.
Kabupaten Kota, c Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kota dan, d Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah. Kabupaten Kota, e Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah. Kabupaten Kota,PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN, Analisis Jabatan dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi untuk. penataan kelembagaan kepegawaian perencanaan kebutuhan pendidikan. dan pelatihan,1 Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan.
a Persiapan,b pengumpulan data,c pengolahan data,d verifikasi. e penyempurnaan dan,f penetapan hasil analisis jabatan. 2 Pelaksanaan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dari peraturan menteri ini,HASIL ANALISIS JABATAN, 1 Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari. Uraian Jabatan dan Peta Jabatan, 2 Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. a Identitas jabatan,b Ringkasan tugas jabatan,c Rincian tugas jabatan.
d Wewenang,e Tanggung jawab,f Hasil kerja,g Bahan kerja. h Perangkat kerja,i Hubungan jabatan,j Keadaan tempat kerja. k Upaya fisik,l Kemungkinan resiko bahaya dan,m Syarat jabatan. 3 Uraian Jabatan dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dari peraturan menteri ini, 4 Hasil Analisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dipergunakan untuk pembinaan dan penataan,a kelembagaan.
b kepegawaian,c ketatalaksanaan dan,d perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi,a Penyusunan organisasi dan unit unitnya. b Pengembangan organisasi,c Perampingan organisasi dan. d Penggabungan unit unit organisasi, Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 5 ayat 1 huruf b meliputi,a Perencanaan kebutuhan pegawai.
b Rekrutmen seleksi dan penempatan,c Pengembangan karier. d Mutasi dan,e Kesejahteraan, Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5 ayat 1 huruf c meliputi,a Tata kerja,b Standarisasi dan. c Sistem kerja, Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan. pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai. sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan,PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN.
1 Hasil pelaksanaan analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri. dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal di hadapan pejabat dari seluruh. komponen sesuai bidang tugasnya, 2 Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Provinsi dipaparkan oleh. Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat. 3 Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Kabupaten Kota. dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan. kerja perangkat daerah, 4 Pemaparan hasil Analisis Jabatan dilakukan sebagai dasar untuk. memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan,PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN. 1 Hasil analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2 Hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah. provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, 3 Hasil analisi jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah.
kabupaten kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati Walikota. Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan. dalam bentuk format pelaporan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. dan pemerintah daerah meliputi,a Kata Pengantar,b Daftar Isi. c Bab I Pendahuluan, d Bab II Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan. e Bab III Identifikasi Permasalahan dan Solusi,f Bab IV Rekomendasi. g Bab V Penutup dan,h Lampiran,EVALUASI JABATAN, 1 Hasil Analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan. evaluasi jabatan, 2 Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk.
menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan, 3 Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan. dengan metode sesuai dengan peraturan perundang undangan. 4 Evaluasi Jabatan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Dalam. Negeri dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam. LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN, 1 Gubernur melaporkan hasil analisis jabatan kepada Menteri Dalam. Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi. 2 Bupati Walikota melaporkan hasil analisis jabatan kepada Gubernur. dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris. SALINAN 2 d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 e Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Related Books